Deputi Politik 5.0 TPNGP, Andi Widjajanto mengungkap visi-misi capres dan cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan Pilpres 2024 itu memiliki visi menuju Indonesia unggul dengan delapan misi gerak cepat. "Sebagai program utamanya Mas Ganjar adalah ada delapan gerak cepat, kalau misalnya Pak Jokowi menamakan programnya nawacita, maka Mas Ganjar menamakannya delapan gerak cepat Ganjar-Mahfud," kata Andi Widjajanto, Jumat (20/10/2023).

Film Wicked merupakan adaptasi dari musikal dengan judul yang sama karya sutradara Jon M. Chu. Film berdurasi 2 jam 40 menit ini tayang perdana di bioskop sejak 22 November 2024. Film musikal Wicked menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang kisah Oz yang dikenal dari dongeng klasik. Film ini menggali lebih dalam tentang dua penyihir ikonik, Elphaba dan Glinda, dan menceritakan kisah persahabatan, pengkhianatan.

Sumber kekayaan pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Gus Miftah menarik perhatian setelah ia kedapatan mengolok-olok seorang pria pedagang es teh. Insiden ini terjadi saat acara Magelang Bersholawat. Dalam video yang viral, Gus Miftah berada di atas panggung bersama sejumlah pengisi acara Magelang Bersholawat lainnya. Kemudian tampak seorang pria yang berjualan es teh, dan air mineral di tengah-tengah acara tersebut.

KPK telah menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM) bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Risnandar Mahiwa diduga menerima jatah uang dari penambahan anggaran sebesar Rp2,5 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2024 Kota Pekanbaru. Selain Risnandar, duatersangka lain adalah Sekda Kota Pekanbaru insial IPN dan Plt. Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru. Ketiganya adalah Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru insial IPN, dan Plt Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK.KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rumah Tahanan Cabang KPK.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel) Philip Goldberg tetap berpegang pada pernyataan Washington saat ini, yang sejauh ini menghindari kecaman terhadap Presiden Yoon Suk-yeol karena mengumumkan darurat militer.Goldberg menulis, “Kedutaan besar AS di Seoul dan Departemen Luar Negeri AS memantau dengan saksama pengumuman darurat militer Presiden Yoon baru-baru ini.""Situasinya tidak menentu," ujar dia.

Pasukan keamanan ditarik keluar dari gedung parlemen setelah para anggota parlemen menggelar voting yang mencabut status darurat militer di Korea Selatan (Korsel).Ketegangan terjadi saat pasukan keamanan masuk ke gedung parlemen setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer.Sementara itu, Pemimpin partai berkuasa Korsel Han Dong-hoon menyesalkan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Langkah ini ditolak pihak oposisi sebagai inkonstitusional.Dalam keputusan yang mengejutkan itu, Yoon mengatakan dalam pidato di televisi bahwa langkah itu diperlukan untuk "melindungi negara dari pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara."

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada hari Selasa (3/12/2024). Ia menuduh oposisi negara tersebut mengendalikan parlemen, bersimpati dengan Korea Utara dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.Yoon membuat pengumuman tersebut dalam jumpa pers yang disiarkan televisi, menggambarkan langkah ini sebagai langkah yang "penting" untuk membela tatanan konstitusional negara.

Parlemen Korea Selatan (Korsel) telah memilih untuk mencabut darurat militer di negara tersebut, menurut Ketua Parlemen Woo Won-shik pada hari Selasa (3/12/2024).Seluruh 190 anggota parlemen yang hadir memberikan suara mendukung pencabutan tersebut. Total ada 300 anggota parlemen di parlemen.Kantor Won-shik mengatakan deklarasi darurat militer oleh presiden tidak sah setelah pemungutan suara oleh para anggota parlemen.