Irjen Pol Ferdy Sambo merupakan perwira tinggi Polri yang kini menjabat Kadiv Propam Polri. Lulusan Akpol 1994 ini sangat berpengalaman dalam bidang reserse. Ferdy pernah menangani sejumlah kasus besar tanah air, antara lain mengusut bom bunuh diri Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian, pengungkapan kasus kopi racun sianida pada 2016 yang sempat membuat geger tanah air.

KPK telah menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM) bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Risnandar Mahiwa diduga menerima jatah uang dari penambahan anggaran sebesar Rp2,5 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2024 Kota Pekanbaru. Selain Risnandar, duatersangka lain adalah Sekda Kota Pekanbaru insial IPN dan Plt. Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru. Ketiganya adalah Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru insial IPN, dan Plt Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK.KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rumah Tahanan Cabang KPK.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel) Philip Goldberg tetap berpegang pada pernyataan Washington saat ini, yang sejauh ini menghindari kecaman terhadap Presiden Yoon Suk-yeol karena mengumumkan darurat militer.Goldberg menulis, “Kedutaan besar AS di Seoul dan Departemen Luar Negeri AS memantau dengan saksama pengumuman darurat militer Presiden Yoon baru-baru ini.""Situasinya tidak menentu," ujar dia.

Pasukan keamanan ditarik keluar dari gedung parlemen setelah para anggota parlemen menggelar voting yang mencabut status darurat militer di Korea Selatan (Korsel).Ketegangan terjadi saat pasukan keamanan masuk ke gedung parlemen setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer.Sementara itu, Pemimpin partai berkuasa Korsel Han Dong-hoon menyesalkan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Langkah ini ditolak pihak oposisi sebagai inkonstitusional.Dalam keputusan yang mengejutkan itu, Yoon mengatakan dalam pidato di televisi bahwa langkah itu diperlukan untuk "melindungi negara dari pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara."

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada hari Selasa (3/12/2024). Ia menuduh oposisi negara tersebut mengendalikan parlemen, bersimpati dengan Korea Utara dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.Yoon membuat pengumuman tersebut dalam jumpa pers yang disiarkan televisi, menggambarkan langkah ini sebagai langkah yang "penting" untuk membela tatanan konstitusional negara.

Parlemen Korea Selatan (Korsel) telah memilih untuk mencabut darurat militer di negara tersebut, menurut Ketua Parlemen Woo Won-shik pada hari Selasa (3/12/2024).Seluruh 190 anggota parlemen yang hadir memberikan suara mendukung pencabutan tersebut. Total ada 300 anggota parlemen di parlemen.Kantor Won-shik mengatakan deklarasi darurat militer oleh presiden tidak sah setelah pemungutan suara oleh para anggota parlemen.