Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat PSU Pilkada 2024 digelar pada 27 Agustus 2025. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendaoat di Komisi II DPR. Pelaksanaan PSU Pilkada 2024 itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan putusan MK Nomor: 126/PUU-XXII/2024.

Sunhaji, seorang penjual es teh yang menjadi korban olok-olokan dari Gus Miftah, mengungkap kronologi kejadian yang membuatnya viral. Insiden ini terjadi di tengah acara yang digelar di Magelang, Jawa Tengah. Sunhaji mengaku baru saja memasuki area acara sambil membawa dagangannya berupa es teh dan air mineral di kepalanya ketika Gus Miftah melontarkan kata-kata yang kasar.

Gus Miftah mengajak Sunhaji, penjual es teh makan bareng usai menghinanya dalam sebuah acara di Magelang. Momen ini terjadi setelah ia datang ke rumah pedagang tersebut untuk minta maaf. Permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Gus Miftah setelah video dirinya menghina penjual es teh itu viral di media sosial. Sontak saja,Utusan khusus Presiden ini mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan.

Agus Salim akhirnya bertemu dengan Mensos Saifullah Yusuf pada hari ini. Pertemuan yang digelar di Kementerian Sosial ini berkaitan dengan kisruh donasi yang digalang oleh Pratiwi Noviyanthi alias Novi dan dipromosikan oleh Denny Sumargo. Saifullah Yusuf meminta Agus Salim yang merupakan korban penyiraman air keras untuk menghentikan polemik donasi. Menurutnya yang menjadi prioritas utama sekarang adalah fokus pada pengobatan matanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka hingga Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.

Langkah Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer di negara itu membuat dunia terkejut.Untungnya, parlemen segera menggelar voting untuk mencabut status darurat militer itu. Presiden Yoon pun terpaksa mencabut darurat militer tersebut setelah beberapa jam diberlakukan.Meskipun singkat, darurat militer di Korea Selatan telah menimbulkan berbagai dampak signifikan pada aspek sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI), Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Staquf resmi melantik Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah menjadi Rektor UI periode 2024-2029. Heri menggantikan rektor periode 2019-2024, Prof. Ari Kuncoro. Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan dilangsungkan di Balai Purnomo Fisip UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (4/12/2024) pagi ini. Heri Hermansyah adalah Guru Besar Termuda Fakultas Teknik UI.

Reog Ponorogo resmi menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dari Indonesia ke-14 yang diinskripsi dalam daftar WBTb UNESCO. Reog ditetapkan pada Sesi sidang ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paraguay, 3 Desember 2024.Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan inskripsi Reog Ponorogo sebagai Intangible Cultural Heritage UNESCO menjadi momen penting bagi Indonesia dalam upaya pelestarian seni budaya tradisional.

Film Wicked merupakan adaptasi dari musikal dengan judul yang sama karya sutradara Jon M. Chu. Film berdurasi 2 jam 40 menit ini tayang perdana di bioskop sejak 22 November 2024. Film musikal Wicked menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang kisah Oz yang dikenal dari dongeng klasik. Film ini menggali lebih dalam tentang dua penyihir ikonik, Elphaba dan Glinda, dan menceritakan kisah persahabatan, pengkhianatan.

Sumber kekayaan pendakwah sekaligus Utusan Khusus Presiden Gus Miftah menarik perhatian setelah ia kedapatan mengolok-olok seorang pria pedagang es teh. Insiden ini terjadi saat acara Magelang Bersholawat. Dalam video yang viral, Gus Miftah berada di atas panggung bersama sejumlah pengisi acara Magelang Bersholawat lainnya. Kemudian tampak seorang pria yang berjualan es teh, dan air mineral di tengah-tengah acara tersebut.

KPK telah menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM) bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru. Risnandar Mahiwa diduga menerima jatah uang dari penambahan anggaran sebesar Rp2,5 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2024 Kota Pekanbaru. Selain Risnandar, duatersangka lain adalah Sekda Kota Pekanbaru insial IPN dan Plt. Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru. Ketiganya adalah Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru insial IPN, dan Plt Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru NK.KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024 di Rumah Tahanan Cabang KPK.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel) Philip Goldberg tetap berpegang pada pernyataan Washington saat ini, yang sejauh ini menghindari kecaman terhadap Presiden Yoon Suk-yeol karena mengumumkan darurat militer.Goldberg menulis, “Kedutaan besar AS di Seoul dan Departemen Luar Negeri AS memantau dengan saksama pengumuman darurat militer Presiden Yoon baru-baru ini.""Situasinya tidak menentu," ujar dia.

Pasukan keamanan ditarik keluar dari gedung parlemen setelah para anggota parlemen menggelar voting yang mencabut status darurat militer di Korea Selatan (Korsel).Ketegangan terjadi saat pasukan keamanan masuk ke gedung parlemen setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer.Sementara itu, Pemimpin partai berkuasa Korsel Han Dong-hoon menyesalkan deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam. Langkah ini ditolak pihak oposisi sebagai inkonstitusional.Dalam keputusan yang mengejutkan itu, Yoon mengatakan dalam pidato di televisi bahwa langkah itu diperlukan untuk "melindungi negara dari pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara."

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer pada hari Selasa (3/12/2024). Ia menuduh oposisi negara tersebut mengendalikan parlemen, bersimpati dengan Korea Utara dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.Yoon membuat pengumuman tersebut dalam jumpa pers yang disiarkan televisi, menggambarkan langkah ini sebagai langkah yang "penting" untuk membela tatanan konstitusional negara.

Parlemen Korea Selatan (Korsel) telah memilih untuk mencabut darurat militer di negara tersebut, menurut Ketua Parlemen Woo Won-shik pada hari Selasa (3/12/2024).Seluruh 190 anggota parlemen yang hadir memberikan suara mendukung pencabutan tersebut. Total ada 300 anggota parlemen di parlemen.Kantor Won-shik mengatakan deklarasi darurat militer oleh presiden tidak sah setelah pemungutan suara oleh para anggota parlemen.