Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan yang menyebut jika banyak institusi negara yang menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November. Megawati menyebut, aparat dari institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.

Spanyol mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada tanggal 28 Mei 2024. Pengakuan ini terjadi saat Israel melancarkan genosida brutal di Jalur Gaza.Dunia memuji pengakuan Spanyol terhadap hak Palestina meraih kemerdekaannya itu. Berikut ini beberapa alasan utama di balik keputusan tersebut. Pertama,Krisis Kemanusiaan di Gaza.Serangan IsraeldiGaza telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan banyak warga sipil menjadi korban.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Barat harus memperhatikan doktrin nuklir Rusia yang diperbarui, yang mencerminkan hak dan kemampuan Moskow untuk mempertahankan diri dari ancaman.Moskow mengungkap usulan perubahan pada pencegah strategisnya pada bulan September, sementara Ukraina masih menuntut izin menggunakan senjata Barat untuk serangan jarak jauh ke wilayah Rusia.

Sumber Pertahanan Sipil Palestina di Jalur Gaza melaporkan 70.000 warga sipil di Jalur Gaza utara berisiko kelaparan dan kehausan yang mematikan jika mereka selamat dari serangan Israel yang gencar.Situasi itu terjadi di tengah pengepungan intensif yang berlangsung lebih dari sebulan.Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengonfirmasi lebih dari 65.000 warga Palestina menderita kondisi tidak manusiawi di Jalur Gaza utara.

Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menyatakan perlunya secara komprehensif mempromosikan kerja sama perdagangan, ekonomi, ilmiah, dan teknis dengan Rusia.Dia menggambarkan hubungan antara kedua negara sebagai hubungan yang dekat dan mendalam, menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah pada hari Selasa (19/11/2024).

Senat Amerika Serikat (AS) akan memutuskan pada tanggal 20 November 2024 tiga resolusi yang mengatur penolakan Kongres terhadap penjualan yang diusulkan ke Israel atas sejumlah peralatan dan layanan pertahanan Amerika.Resolusi bersama penolakan itu diajukan Senator independen Bernie Sanders di tengah laporan Israel menghalangi pengiriman bantuan untuk warga Palestina di Gaza.

Menteri Pertahanan Boris Pistorius mengumumkan Jerman akan mengirimkan 4.000 pesawat nirawak kamikaze yang dikendalikan kecerdasan buatan (AI) ke Ukraina. Drone yang dijuluki 'mini-Taurus' mengacu pada rudal jelajah jarak jauh Berlin, dilaporkan kebal terhadap gangguan dan tindakan penonaktifan lainnya.Pistorius mengatakan senjata tersebut dapat "menghentikan pertahanan pesawat nirawak elektronik musuh" dan hanya "terbang mengitarinya," seperti dikutip Die Welt.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menguraikan tiga syarat untuk kesepakatan dengan kelompok Lebanon, Hizbullah.Berbicara kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Netanyahu menyerukan agar Hizbullah dijauhkan dari perbatasan utara Israel, penutupan jalur pasokannya dari Suriah dan pemberian kebebasan kepada Israel untuk bertindak di Lebanon selatan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan doktrin nuklir baru, yang memberlakukan perubahan yang pertama kali diumumkannya pada bulan September.Perintah tersebut diterbitkan pada Selasa (19/11/2024) bersamaan dengan versi revisi dari dokumen militer utama.Menurut doktrin baru tersebut, Rusia dapat menggunakan pencegahan nuklir untuk mencegah agresi oleh kekuatan musuh dan blok militer yang memiliki senjata pemusnah massal atau persenjataan konvensional dalam jumlah besar.

Kelompok konstruksi Italia Webuild (WBD.MI) mengatakan aktivitasnya terkait dengan NEOM Arab Saudi terus berjalan sesuai rencana, setelah CEO proyek besar infrastruktur itu yang telah lama menjabat, meninggalkan jabatannya pekan lalu."Webuild tidak memiliki bukti adanya perubahan dalam rencana aktivitas yang awalnya ditetapkan untuk proyek-proyek yang sedang dilaksanakannya, juga tidak mencatat adanya keterlambatan pembayaran," papar perusahaan itu.

Sejak 18 Oktober 2024 seluruh pelaku usaha di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal yang bertujuan melindungi konsumen dan juga memperluas pasar.Namun hal ini menimbulkan perdebatan di tengah para pelaku usaha. Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa dan bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia, berikut ini wawancara dengan Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam Program One on One yang ditayangkan Sindonews TV.